LATIHAN

Sejumlah guru honorer di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluhkan proses perekrutan Guru THL (Tenaga Harian Lepas) Non ASN (Aparatur Sipil Negara) Provinsi Sulawesi Utara. Mereka menduga telah terjadi kongkalingkong dalam proses perekrutan. “Saat pengurusan berkas di provinsi kami mengikuti semua prosedur dan mekanisme. Herannya, nama kami tidak keluar,” ungkap sejumlah guru THL Non ASN di Sangihe, kepada beritanusantara.id, Jumat 14 Juli 2017, seraya meminta namanya jangan ditulis. Nama yang dinyatakan lolos sebagai guru THL Non ASN , dalam pemasukan berkas di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara tidak berselang lama dengan mereka yang tidak lolos. “Mirisnya, ada guru honorer yang belum pernah mengajar di suatu sekolah, tetapi namanya keluar sebagai guru THL Non ASN Provinsi. Kami pikir ini tidak adil,” ujar mereka. Para guru honorer semakin sedih, begitu mendengar kabar apabila ke depan sudah tidak ada lagi perekrutan guru THL Non ASN . “Terus kami ini mau dikemanakan,” tutur mere...

Sarana, prasarana, dan infrastruktur sekolah, semua menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Pendidikan. Manakala kewenangannya diserahkan kepada pemerintah provinsi, menjadi komitmen pemerintahan saat ini untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini dikemukakan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Steven Kandouw saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau, Tagulandang, Biaro), Rabu 12 Juli 2017. “Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat harus sama-sama bersinergi memajukan dunia pendidikan,” kata Steven. Pemerintah saat ini, yakni Gubernur, Olly Dondokambey, menurut Steven, mempunyai komitmen kuat menyamaratakan mutu pendidikan dari Miangas hingga Pinogaluman. Meningkatkan kualitas pendidikan, terutama SMA/SMK/SLB di Sulawesi Utara, pemerintah telah menyiapkan/punya peta jalan agar bisa melebihi provinsi-provinsi lain di Indonesia. “Tak hanya membangun secara fisik, Sumber D...

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membuka program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bersubsidi untuk guru produktif di SMK.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) luncurkan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Dalam Jabatan. Program PPG Dalam Jabatan ini diperuntukkan bagi guru-guru produktif di SMK sebagai bagian dari upaya revitalisasi SMK. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan SMK membutuhkan guru produktif dalam jumlah yang cukup besar. Karena itu pihaknya memberikan kesempatan pada guru-guru untuk menjadi guru produktif di SMK. Lihat di bawah ini : Syarat Syarat PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DALAM JABATAN BERSUBSIDI  “Tahun ini kuota PPG Dalam Jabatan mencapai 2.500 orang. Silakan yang berminat dan memenuhi syara...

Kondisi itulah yang setiap hari harus dihadapi siswa sekolah dasar (SD) Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti ditayangkan Liputan6 Pagi SCTV, Jumat (11/8/2017), kaki-kaki kecil itu harus berjuang mempertaruhkan nyawa menuruni tebing licin setinggi kurang lebih delapan meter. Sementara itu, keterbatasan akses menuju ke sekolah membuat mereka terpaksa menuruni anak tangga darurat yang dibuat warga untuk menyeberangi proyek Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi. Banyaknya kendaraan berat serta medan terjal melalui tebing yang curam sangat rentan dengan bahaya. Jika sebelumnya para siswa SD itu bisa tiba di sekolah dengan 20 hingga 30 menit perjalanan, kini mereka harus menempuh jarak dua kali lipat. Sebab, mereka harus memutar arah melintasi proyek pembangunan jalan tol. Besar harapan mereka agar pemerintah setempat menaruh peduli. Termasuk apabila pengembang proyek Tol Bocimi mau membuatkan jembatan penyeberangan orang. Lihat Video  Menantang Bahaya, ...

Berbagai permasalahan dibidang pendidikan masih banyak ditemukan, hal itu tercermin dari beberapa hasil temuan kunjungan kerja Komisi X DPR RI, yakni antara lain mengenai kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, jumlah guru terbatas, biaya pendidikan masih mahal, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta angka putus sekolah yang juga masih tinggi. Demikian dikatakan Wakil ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat rapat dengar pendapat umum Panja Evaluasi Pendidikan dasar dan Menengah Komisi X DPR dengan dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. “Kondisi pendidikan di daerah masih banyak yang belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan yang telah disampaikan oleh pemerintah pada rapat sebelumnya dipaparkan bahwa permasalahan pencapaian pemenuhan standar nasional pendidikan banyak terkendala pada empat standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar p...

Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2017 diikuti sekitar 500 sekolah dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak  16 sekolah dari 24 kabupaten/kota ditetapkan sebagai pemenangnya. Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2017 merupakan kegiatan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Pengumuman pemenang dan pemberian penghargaan berlangsung di Jakarta, Jumat (18/08/17). Acara pemberian penghargaan tersebut dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Lomba Sekolah Sehat merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahun. Tahun ini merupakan penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat yang kelima. Menkes Nila F Moeloek mengatakan, melalui lomba ini sekolah didorong untuk menciptakan lingkungan yang sehat sehingga para siswa dan lainnya mendapatkan manfaat sehat. Salah satu kategori dalam Lomba Sekolah ...

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Ketenagaan Melaksakan Lomba Karya Ilmiah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.  Ketentuan peserta adalah  Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Guru Sekolah Kejuruan (SMK) Ketentuan Umum : Peserta Lomba adalah Guru PNS dan Non PNS melaksanakan tugas di wilayah Provinsi Jawa Tengah; Peserta lomba hanya diijinkan mengirim 1 (satu) naskah Karya Ilmiah sesuai dengan bidang tugasnya; Karya Ilmiah belum pernah di ikut sertakan pada lomba sejenis di tingkat Provinsi maupun Nasional; Keputusan Panitia tidak dapat diganggu  Untuk keterangan lebih lanjut silahkan klik laman di bawah ini : Pedoman Lomba Guru SMA SMK Karya Ilmiah Tahun 2017 Demikian mengenai informasi Lomba karya Ilmiah Guru SMA/SMK Tingkat Provinsi Tahun 2017 dapat membantu bapak/ibu khususnya guru SMA dan SMK

Pertanyaan : Bagaimana jika 1 ruang kelas dijadikan 2 rombel bahkan 3 rombel ?Jawaban : Dalam 1 ruang kelas urutkan jam pembelajaran sesuai dengan urutan waktu nya. Bisa seperti kelas pagi dan kelas siang. Misal kelas pagi dari Jam pelajaran ke 1,2…, 6 dan kelas siang jam ke 7,8… 12. Sehingga sistem seperti kelas kombinasi pagi dan siang jangan pernah membuat data prasarana ruang kelas baru apabila memang tidak ada prasarananya. Pertanyaan : Bagaimana jika Ruangan kelas di bagi 2 dengan sekat triplek/ tidak permanen ?Jawaban : Dalam isian prasarana R.kelas tetap di anggap 1 ruang saja. Adapun untuk jadwal dibuat seperti pada no.1 , walaupun pada waktu penyelanggaraan sekolah nya di pilih “pagi”. baca juga : Troubleshooting Registrasi, Kepala Sekolah dan Spektrum SMK  Pertanyaan : Mengapa dalam jadwal terdapat deteksi validasi, jika PTK Mengajar di urutan jam pembelajaran yang sama tapi beda rombel akan ditolak di aplikasi? Jawaban : Solusi pastikan tidak ada jam yang bentrok dalam ...

Ada 2 (dua) poin penting yang harus dimiliki setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni integritas dan kualitas diri. Dalam menunjukan siapa diri anda kita harus berpegang teguh pada prinsip hidup dan nilai yang ada. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat menerima kunjungan Studi Lapangan 80 Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. III sebagai PNS yang bekerja di BPS, dalam bekerja harus mengacu pada data yang akurat. “Dalam dunia statistik, data tidak boleh mengarang atau pun melakukan prediksi dan seberapa pun pahitnya, harus diberikan untuk menunjukan integritas diri, serta PNS harus memiliki selfconfidence dan harus dapat berpikir out of the box.” ujar Bima. Di saat yang sama Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Iwan Hermanto menjelaskan berdasarkan UU no 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP no 11 tahun 2017, BKN memiliki fungsi sebagai pembina dan penyelenggaraan manajemen ASN dan memiliki tugas untuk menyimpan informasi pegawai ASN, dan bertanggu...